Sabtu, 03 November 2012

RENCANA STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BERDASARKAN ANALISIS SWOT




RENCANA STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BERDASARKAN ANALISIS SWOT


Oleh :

NASRIANI (P3300212407)
ANDRY MAS’UD (P3300212012)
ARFIANI RIZKI PARAMATA (P3300212403)
ASRUDDIN (P3300212014)
ANUGRIATI (P3300212011)


PROGRAM STUDI  ILMU PERIKANAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012
I.      Pendahuluan

Kabupaten Pangkep merupakan kabupaten yang memiliki kawasan pesisir yang lebih luas dibandingkan daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17. Total luas daratan, pegunungan dan pulau-pulau tanpa lingkup perairannya adalah 1.112 km2. Sementara luas lautnya adalah 17.100 km2. Wilayah pesisir dan laut kabupaten Pangkep dicirikan dengan produktivitas ekosistem yang tinggi sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian. Potensi sumberdaya pesisir dan laut tersebut diharapkan dapat membawa manfaat dan membantu ketahanan pangan masyarakat setempat. Sebagaimana Dahuri (2008) menyebutkan bahwa sektor kelautan dan perikanan pada masa mendatang akan menjadi penggerak utama (prime mover) ekonomi karena besarnya potensi yang dimiliki.
Permasalahan yang ditemui berkaitan denganpengelolaan perikanan di wilayah pesisir kabupaten Pangkep mencakup aspek teknis, kapital, sumberdaya manusia (SDM) dan manajemen. Hal tersebut antara lain tercermin dari belum dikuasainya teknologi, masih kurangnya modal, rendahnya SDM, indikasi tangkap lebih pada wilayah tepi serta pasca panen yang kurang baik.
Oleh karena itu, pada paper ini kami akan menganilisis potensi sumberdaya perikanan di kabupten Pangkep dan selanjutnya merumuskan rekomendasi strategi dan rencana pengelolaan perikanan di Wilayah kabupaten Pangkep.

II.  Analisis Pengelolaan Perikanan Kabupaten Pangkep

Ø  STRENGTH (S) / KEKUATAN
1.    Luas wilayah laut dan pesisir yang cukup besar
Kabupaten Pangkep memiliki luas perairan laut sekitar 17.100 km2 dengan panjang garis pantai sekitar 250 km. Perbandingan luas perairan Pangkep dan luas daratannya adalah 1 : 7 dengan luas daratannya sekitar 1.112 km2.
2.    Potensi dan keragaman SD Perikanan
Perairan laut kabupaten Pangkep merupakan ekosistem dengan keragaman hayati yang sangat tinggi khususnya ekosistim karang dengan luas tutupan karang sebesar 36.000 km2 (2011). selain itu, kabupaten Pangkep juga memiliki potensi budidaya rumput laut yang cukup besar yaitu sekitar 7.174 ton/thn dan potensi perikanan tangkap sebesar 10.040,7 ton/tahun (2010). Potensi berbagai jenis ikan karang dan megabentos yang memiliki nilai ekonomis penting juga menjadi salah satu daya tarik perairan kabupaten Pangkep. Jenis megabentos yang terdapat di perairan Pangkep diantaranya adalah acanthaster planci (bintang bulu seribu), Diadema sitosum (bulu babi), pencil sea urchin, large and small holothurians, lola, kima, serta beberapa jenis Gastropoda dan Mushroom coral. Sedangkan jenis ikan yang ada di kabupaten Pangkep dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu ikan target, ikan indikator dan ikan major. Ikan-ikan target adalah ikan yang memiliki nilai ekonomis penting dan bisa ditangkap untuk dikonsumsi diantaranya adalah ikan dari family Serranidae (ikan kerapu), Luchanidae (ikan kakap) dan Caesionidae (ikan ekor kuning). Ikan indikator adalah jenis ikan karang yang khas mendiami daeah terumbu karang dan menjadi indicator kesuburan ekosistem daerah tersebut seperti ikan dari suku Chaetodontidae (ikan kepe-kepe). Ikan major merupakan jenis ikan berukuran kecil, umumnya 5 – 25 cm, dengan kharakteristik pewarnaan yang beragam sehingga dikenal sebagai ikan hias diantaranya adalah suku Apogonidae (ikan serinding), Labridae (ikan sapu-sapu) dan Blenniidae (ikan peniru).
3.    Adanya kawasan lindung dan konservasi
Dalam suatu ekosistem, masing-masing spesies memiliki peranannya masing-masing dalam suatu jaringan makanan.  Sehingga satu jenis spesies yang terganggu maka akan mengganggu keseluruhan jaringan makanan.  Oleh sebab itu maka keanekaragaman hayati harus terus dipertahankan untuk dapat menjaga kelestarian keseluruhan spesies dalam jaringan makanan tersebut. Penetapan kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Pangkep dengan dasar hukum SK Bupati Pangkep No. 108 tahun 2009 merupakan langkah awal upaya konservasi keanekaragaman hayati.
4.    Adanya kelembagaan formal yang mendukung
Salah satu upaya untuk menyusun suatu pengelolaan perikanan yang baik adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa lembaga atau instansi. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Pangkep melalui berbagai program pengelolaan dan konservasinya diharapkan bisa membantu proses pengelolaan perikanan secara berkesinambungan.
5.    Adanya beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan kota-kota besar
Berdasarkan letak geografisnya, kabupaten Pangkep memiliki beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan kota-kota besar di luar Sulawesi Selatan seperti Kalimantan Selatan, Jawa Timur, NTB, Madura dan Bali. Letak geografis yang demikian menjadi salah satu modal atau sarana untuk mempermudah proses pemasaran hasil-hasil perikanan dari kabupaten Pangkep ke kota-kota besar tersebut.


Ø  WEAKNESSES (W) / KELEMAHAN
1.    Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mendukung
Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung dalam pengelolaan suatu wilayah. Kabupaten Pangkep dengan wilayah yang didominasi oleh perairan dengan berbagai pulau-pulau yang tersebar luas seharusnya mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana berupa sarana transportasi khususnya transportasi laut, komunikasi, serta fasilitas umum lainnya seperti sarana air bersih dan WC yang memadai. Namun kenyataannya, sampai saat ini, masih sering dijumpai daerah ataupun pulau-pulau dalam kawasan kabupaten Pangkep yang memiliki alat transportasi laut yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sarana komunikasi yang bisa menjadi sarana penghubung antar daerah juga menjadi salah satu kendala karena kurangnya jaringan/signal yang mampu menjangkau daerah-daerah kepulauan. Sarana umum berupa sarana air bersih dan WC merupakan salah satu sarana yang seharusnya dimiliki oleh setiap kepala rumah tangga, namun pada kenyataannya sarana umum tersebut masih sangat jarang dijumpai dibeberapa daerah kepulauan di kabupaten Pangkep.
Sarana dan prasarana pendidikan juga jarang ditemui sehingga memicu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kepulauan. Demikian pula dengan sarana kesehatan. Medan yang jauh dan berat dengan ketiadaan sarana dan fasilitas, menjadikan kawasan kepulauan merupakan alternatif terakhir bagi profesi kesehatan. Puskesmas atau posko kesehatan yang jumlahnya sangat jarang di kawasan kepulauan lebih sering tutup daripada menerima pasien.
2.    Rendahnya kualitas SDM
Rendahnya kualits SDM disebabkan karena ketiadaan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang. Selain itu, materi yang diajarkan juga sangat minim dan tidak memungkinkan untuk dibandingkan dengan sekolah diperkotaan. Sekolah masih dianggap identik dengan cukup tahu membaca, menulis dan menghitung sederhana, pendidikan bukan merupakan atribut penting bagi mereka. Pemahaman yang demikian berimplikasi pada sikap mereka terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang biasanya tidak memperhitungkan efek jangka panjang.
3.    Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum
Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran menjadikan pihak-pihak tertentu merasa bebas mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada baik secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi ataupun kompromi dengan pihak-pihak tertentu.
4.    Degradasi lingkungan SDI
Bertambahnya jumlah nelayan yang tidak terkontrol yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah alat tangkap yang digunakan khususnya diperairan pesisir pantai telah mendorong tingginya tekanan penangkapan dan kompetisi antar nelayan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan maraknya aksi illegal fishing yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kerusakan akibat praktek pemanfaatan yang tidak terencana dan ramah lingkungan ini memicu berbagai persoalan dan efek domino. Misalnya jumlah ikan yang semakin berkurang, hasil tangkapan yang semakin berkurang pula sehingga nelayan harus menangkap ikan ke fishing ground yang lebih jauh. Selanjutnya, akibat ketiadaan sarana yang memadai sehingga mereka melakukan berbagai jalan pintas yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pada saat itu. Mereka mengorbankan rasionalitas mereka untuk pemanfaatan berkelanjutan. Padahal kerusakan lingkungan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pemulihan.
5.    Rendahnya pemasaran dan akses pasar
Hasil-hasil perikanan yang diperoleh membutuhkan suatu prasarana berupa pasar ataupun perusahaan yang dapat membantu proses pemasaran atau penyalurannya ke konsumen. Hasil-hasil perikanan yang dipasarkan tidak hanya dalam bentuk segar tetapi juga dalam bentuk olahan. Hasil-hasil perikanan dalam bentuk olahan umumnya masih menemui kesulitan dalam hal pemasarannya. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk memulai usaha dalam bidang tersebut.
6.    Penetapan APBD yang masih menggunakan model Elit-Massa
Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas ketimpangan dalam menengahi kebijakan dari pusat, maka pemerintah provinsi sampai kabupaten mulai berusaha membagi secara adil pelayanan terhadap kepentingan publik. Namun hal ini menemukan sedikit ketimpangan dengan penetapan APBD Pangkep tahun 2011 dimana terjadi pengalokasian dana yang tidak berimbang antara belanja pegawai (birokrasi) sebesar 60% dan kepentingan alokasi publik yang hanya menyisakan 40% dari total anggaran Rp. 665 M. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perumusan kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan skala prioritas masyarakat secara luas.
7.    Meningkatnya inflasi
Meningkatnya inflasi ikan segar ternyata berakibat pada harga ikan segar dimasyarakat. Secara logis hal ini pasti akan berdampak positif, karena secara otomatis adanya kenaikan harga ikan segar pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan akan mengalami peningkatan, dengan demikian kesejahteraan pun akan meningkat. Akan tetapi secara nyata dilapangan, kenaikan harga ikan segar tersebut ternyata berdapak negative terhadap kesejaheraan nelayan dan pembudidaya ikan. Hal tersebu disebabkan karena terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik untuk para nelayan maupun para pembudidaya ikan.


Ø  OPPORTUNITIES (O) / PELUANG
1.    Adanya program kegiatan perikanan pusat
Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang menargetkan Indonesia menjadi Negara maritime yang maju, mandiri dan kuat sesuai dengan visi rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014, yaitu Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015. Misinya menyejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan.
Luas wilayah lautan Indonesia khususnya Kabupaten Pangkep adalah modal mewujudkan industrialisasi perikanan. Industrialisasi perikanan yang pesat merangsang perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk menyediakan bahan baku di hulu, industri pengolahan di tengah, serta pemasaran dihilir. Sektor jasa pun akan ikut berkembang, misalnya dengan pendirian koperasi perikanan. Kegiatannya bisa membuka peluang kerja, menambah pendapatan dan permintaan masyarakat, memacu konsumsi ikan, serta mempercepat peningkatan dan perluasan ekspor produk perikanan.
2.    Berkembangnya paradigma nasional maupun internasional tentang konservasi
Adanya program pemerintah yang menargetkan Indonesia sebagai Negara maritime yang maju, kuat dan mandiri berimplikasi pada pola fikir masyarakat yang beralih dari daratan ke maritime yang berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan. Hal ini berarti bahwa berbagai upaya pelestraian lingkungan yang tetap memperhatikan keseimbangan alam harus dilakukan. Selain bersifat nasional, pengelolaan konservasi laut juga telah menjadi perbincangan internasional yang dikenal dengan asas atau gagasan Arvid Pardo yang disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 1967. Gagasan tersebut mengandung suatu kesadaran yang kuat akan perlunya suatu perlindungan terhadap lingkungan laut secara global disebabkan oleh tekanan-tekanan dari pertambahan penduduk, kemajuan teknologi dan ketergantungan yang bertambah daripada umat manusia pada laut sebagai sumber kekayaan alam. Pemahaman tersebut terus berkembang hingga saat ini sehingga dicetuskanlah kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) untuk mewujudkan upaya-upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan Nasional yang lestari dan berkelanjutan
3.    Adanya peningkatan pendidikan masyarakat
Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan karena pendidikan baik secara formal maupun informal akan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan pembinaan pendidikan masyarakat melalui berbagai program yang teintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Selain, itu berbagai penyediaan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu maupun yang berprestasi semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk terus bersekolah dan belajar.
4.    Adanya perkembangan teknologi di bidang perikanan
Perkembangan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan sudah sangat pesat sehingga diharapkan dapat membantu dalam proses pengelolaan kelautan dan perikanan. Technologi yang umumnya sering digunakan adalah GPS untuk navigasi, SIG untuk eksplorasi kelautan, instrumentasi kelautan, akustik kelautan, digital computer dll. Selain itu, kemajuan teknologi yang pesat jga menjadi modal untuk memudahkan masyarakat dalam mengelolah SDA yang ada.


5.    Tingginya potensi pasar nasional dan internasional
Adanya Industrialisasi perikanan yang dicanangkan pada Renstra kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 serta keikutsertaan Indonesia dalam mempromosikan potensi produk perikanan melalui ajang Pameran Seafood International European Seafood Exposition (ESE) merupakan langkah strategis yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha khususnya dalam bidang perikanan untuk memasarkan, memperkenalkan dan mengembangkan produk di pasar Internasional, khususnya di Uni Eropa

Ø  THREATS (T) / ANCAMAN
1.    Illegal fishing dan unreported fishing
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-Kep) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mengurangi hari operasi Kapal pengawas Perikanan dari 180 hari menjadi 100 hari telah memicu maraknya praktek pencurian ikan di perairan Indonesia. Data kementrian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa tren kapal perikanan asing yang masuk secara illegal ke perairan indonesia sejak Januari sampai Juni 2010 cenderung mengalami peningkatan. Mereka telah memanfaatkan kelengahan pemerintah Indonesia dalam mengawasi perairannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal ikan asing yang tertangkap, sampai akhir juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan illegl yang tertangkapkapal engawas perikanan, 112 diantaranya merupakan kapal ikan asing, dengan kerugian Negara yang dapat diselamatkan mencapai Rp. 277,03 M. Data KKP (2010) menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari-Juni 2010 kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia di domonasi oleh negara Malaysia, Vietnam, Thailand, RRC dan Philipina.
Di Indonesia, bukan hanya illegal fishing yang menjadi ancaman perikanannya tetapi praktek perikanan yang tidak dilaporkan juga selalu menjadi masalah besar yang belum tuntas terselesaikan. Data FAO (2009) menunjukkan bahwa produksi ikan tuna nasional dalam kurung waktu 1989-2006 mengalami pertumbuhan sebesar 4,74% per tahun. Sementara itu produksi ikan tuna nasional yang berasal dar impor dalam kurung waktu 1989-2007 mengalami pertumbuhan sebesar 1.799% pertahun. Jadi jumlah total produksi tuna nasional pada tahun 2006 sebesar 575.087,85 ton (sudah termasuk impor). Data FAO (2009) juga menunjukkan bahwa total produksi ikan tuna nasional yang tidak diserap oleh pasar ekspor tersebut dalam kurung waktu 1989-2007 rata-rata mencapai 91,43% per tahun. Namun hal yang mengherankan terjadi dilapangan karena banyak perusahaan pengalengan tuna nasional yang kekurangan bahan baku padahal setiap tahunnya bahan baku ikan tuna nasioanl sangat melimpah. Ternyata berdasarkan informasi dari aparat keamanan, penyebab salah satu penyebab dari masalah tersebut adalah maraknya modus pemindahan hasil tangkapan ke kapal lain ditengah laut sehingga mereka tidak melaporkan seluruh hasil tangkapan mereka ke pihak berwenang.
2.    Pencemaran minyak dilaut
Masalah pencemaran minyak di laut kerap kali terjadi di perairan Indonesia karena letak geografis Indonesia yang merupaan jalur pelayarn internasional dan Indonesia merupakan salah satu Negara pengekspor minyak mentah. Perairan Indonesia yang dilewati kpal bermuatan minyak misalnya adalah Selat Malaka, Laut Cina Selatan, perairan selatan pula Sumatera, Selat Lombok dan Selat Makassar. Diperkirakan per hari sebanyak 7 juta barel minyak mentah (27% dari sejumlah wilayah yang ditransportasikan di dunia) melewati selat Malaka, 14% menuju singapura dan sisanya melewati Laut Cina Selatan Menuju Jepang dan Korea Selatan, dan sebanyak 0,3 juta barel per hari (1%) melalui perairan selatan pulau Sumatera, dan 5-6 kapal tanker raksasa bermuatan 250.000 ton melewati Selat Lombok dan Makassar. Kasus-kasus tumpahan minyak tersebut member dampak yang signifikan bagi perairan laut khususnya biota laut dan ekosistem pesisir lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove.
3.    Adanya fenomena Pemanasan Global
Fenomena pemanasan global terhadap bumi tidak dapat terhindarkan lagi. Pemansan global telah mebawa dampak terhadap meningkatnya angka emisi gas secara global, peningkatan temperatur dan juga terjadinya peningkatan permukaan air laut. Berdasarkan data-data dari IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change), kenaikan permukaan air laut global rata-rata sebesar 1,8 mm per tahun anttara periode 1961 – 2003. Sehingga diperkirakan dalam 100 tahun terakhir akan terjadi peningkatan air laut setinggi 10 – 25 cm. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2009), daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan tenggelam 100 tahun lagi dari sekarang meliputi daerah seluas 475.905 hektar atau rata-rata kehilangan lahan/pulau sebesar 4,76 hektar per tahun. Perubahan iklim yang memacu terjadinya pemanasan global (global warming) memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup biota laut. Kerusakan karang yang tinggi akibat peningkatan suhu air lauut akan berimplikasi ke kehidupan organisme air yang hidup berinteraksi dengan terumbu karang, termasuk ikan yang merupakan komoditas ekonomis bagi manusia.

4.    Meningkatnya persaingan produk hasil perikanan
Memasuki era globalisasi, tentu menuntut suatu Negara agar mampu bersaing dalam kancah perdagangan internasional termasuk dalam perdagangan produk hasil perikanan. Indonesia sebagai salah satu Negara pengekspor hasil perikanan diharapkan mampu meningkatkan mutu hasil produksinya agar dapat bersaing dengan Negara-negara lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Diantara kedua Negara tersebut, daya saing produk perikanan Indonesia masih jauh dibawah produk perikanan kedua Negara tersebut. Sehingga walaupun Indonesia termasuk sebagai Negara kelima penghasil produksi perikanan dunia, namun demikian nilai ekspor perikanan Indonesia maksimal berada pada peringkat kesepuluh dunia. Dengan demikianuntuk meningkatkan kinerja ekonomi perikanan jangan hanya bertumpu pada pendekatan peningkatan produksi tetapi perlu diikuti dengan pembangunan industri pengolahan perikanan nasional yang saat ini masih terpuruk. 
5.    Belum adanya alternatif pakan ikan selain impor tepung ikan
Ketersediaan pakan bagi perikanan budidaya di Indonesia masih mengandalkan mekanisme impor. Menurut ketua Bidang Akuakultur Asosiasi Produsen Pakan Indonesia Denny Indrajaya, kapasitas produksi tepung ikan di Indonesia hanya sekitar 45.000 ton atau hanya sekitar 30% dari total kebutuhan setiap tahun. Indonesia masih sangat mengandalkan tepung ikan impor dari Thailand dan Vietnam.

III.          STRATEGI KEBIJAKAN BERDASARKAN ANALISIS SWOT
Strategi kebijakan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan perikanan kabupaten Pangkep berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkep

STRENGTH
WEAKNESSES
OPPORUNITIES
S – O
O - W
SO1.Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan    sebagai objek pariwisata
         
SO2.Melakukan pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem


SO3.Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi

SO4.Memperluas alur pasar domestik dan internasional
OW1.Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih  produktif dn ramah lingkungan
OW2.Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan
OW3.Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan solidaritas regional
OW4.Pengembangan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi nelayan yang melakukan konservasi ekosistem peisir dan laut secara mandiri
OW5.Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis subyek
THREATH
S – T
W - T
ST1. Peningkatan pengawasan melalui penambahan spot pengawasan, penambahan hari operasi serta jumlah aparat keamanan dan kapal pengawas yang bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pengawas pusat.
ST2. Pengembangan duel economic untuk menghadapi perubahan iklim
ST3. Menerapkan pajak progresif bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan
ST4. Meningkatkan produktivitas berbasis pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan
WT1.Peningkatan pengawasan terhadap wilayah perairan
WT2.Pengembangan dan peningkatan diversifikasi dan mutu produk hasil perikanan
WT3.Penyelenggaran penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya dikontrol oleh peraturan desa setempat
WT4. Pengembangan perikanan umum yang bersifat organik

Ø STRENGTHS – OPPORTUNITIES (S – O)
SO1.                Mengelola sumberdaya kelautan sebagai objek wisata bahari
-       Luas wilayah perairan yang cukup besar dan terdiri atas beberapa pulau dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tinggi merupakan suatu modal bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten Pangkep untuk menggerakkan wisata bahari kepulauan dan pesisirnya yang memosisikan rakyat sebagai pelaku utamanya. Sehingga setidaknya diharapkan akan mampu menggerakkan ekonomi rakyat disektor kelautan dan perikanan. Pengelolaan objek wisata bahari dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologi juga diharapkan menjadi langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang lebih ekstrim.
SO2.    Melakukan pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem
-       Indikator kunci pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem adalah membangun keberlanjutan keseimbangan ekologis dan sosio-ekonomi. Artinya, dalam suatu pengelolaan kelautan dan perikanan harus memperhatikan keberagaman sumberdaya alam serta berbagai proses interaksi yang terjadi didalamnya.
SO3.    Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi
-       Kelembagaan tradisional/lokal dan kearifan lokal menjadi instrument kelembagaan untuk mewujudkan pengembangan wilayah pesisir. Pemerintah harus bermitra dengan organisasi gerakan masyarakat dan memfasilitasi organisasi rakyat untuk menjaga kelestarian sumberdaya, ekosistem dan lingkungan pesisir.
SO4.    Memperluas alur pasar domestik dan internasional
-       Produksi hasil perikanan yang tinggi dengan kualitas atau mutu produk yang tinggi dan didukung oleh teknologi tepat guna yang ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi salah satu modal bagi masyarakat untuk memperluas alur pemasaran produk mereka baik ditingkat nasional maupun internasional. Produk perikanan yang berkualitas diharapkan mampu bersaing dengan produk dari Negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menguasai pasar internasional.




Ø OPPORTUNITIES – WEAKNESSES (O – W)
OW1.  Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih  produktif dan ramah lingkungan
-       Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang berjalannya suatu pengelolaan perikanan dan kelautan. Sarana dan prasarana yang produktif dan ramah lingkungan merupakan suatu solusi unrtuk mencegah terjadinya proses perikanan yang hanya mementingkan aspek ekonomis tanpa mempertimbangkan aspek ekologis. Apabila sarana dan prasarana yang produktif dan ramah lingkungan telah tersedia, maka keberlangsungan ekosistem pesisir diharapkan dapat terjaga.
OW2.  Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan
-       Sumberdaya kelautan dan perikanan harus dikelola dengan tepat agar kelangsungan berbagai ekosistem didalamnya dapat tetap terjaga. Pengelolaan berbasis teknologi ramah lingkungan diharapakan dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang saat ini banyak terjadi karena proses pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab.
OW3.  Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan solidaritas regional
-       Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan solidaritas regional merupakan konsep yang memadukan kerjasama antar sektor, antar intuisi Negara dan antar Negara. Kerjasama antar Negara terutama untuk mengatasi problem di perbatasan yang mengancam perairan Indonesia. Selain itu, diterapkan pula kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan pengawasan pelayaran antar daerah atau antar pulau. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan perairan juga lebih dioptimalkan mengingat mereka mempunyai rasa memiliki yang lebih kuat dan lebih besar terhadap wilayah perairannya sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengawasannya. 
OW4.  Pengembangan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi nelayan yang melakukan konservasi ekosistem pesisir dan laut secara mandiri
-       Masyarakat pesisir ataupun kepulauan umumnya masih identik dengan rendahnya taraf pendidikan serta kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Oleh karena itu, dengan banyaknya program peningkatan pendidikan di Indonesia, pengembangan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat nelayan khususnya bagi yang melakukan konservasi ekosistem pesisir dan laut secara mandiri. Kebijakan seperti ini diharapkan mampu memberikan keuntungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena dengan adanya program yang demikian, masyarakat secara otomatis akan berlomba-lomba untuk melakukan konservasi terhadap lingkungannya yang otomatis dengan konservasi tersebut, mereka dapat terhindar dari degradasi lingkungan yang saat ini banyak mengancam wilayah pesisir dan kepulauan.
OW5.  Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis subyek
-       Selama ini pemberdayaan masyrakat umumnya yang menjadi sasarannya adalah nelayan atau pembudidaya ikan. Ini artinya pendekatan pemberdayaannya lebih melihat “komoditas” karena nelayan diasumsikan pasti menangkap ikan. Pembudidaya ikan juga diasumsikan sebagai pembudidaya ikan baik pembudidaya keramba jaring apung maupun rumput laut. Padahal di pulau kecil atau dipesisir juga ada pedagang, buruh kasar, nelayan buruh, pelayan rumah makan dan jasa penyelaman (pariwisata bahari) hingga pelaut. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis subyek diharapkan bisa melihat kondisi masyarakat pesisir atau kepulauan secara lebih spesifik.

Ø STRENGTHS – WEAKNESSES (S – T)
ST1. Peningkatan pengawasan melalui penambahan spot pengawasan, penambahan jumlah operasi serta jumlah aparat keamanan dan kapal pengawas yang bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pengawas pusat
-       Praktik illegal fishing merupakan masalah klasik yang tidak pernah habis menghantui wilayah perairan Indonesia. Oleh karena diperlukan suatu peningkatan pengawasan dengan menambah spot-spot pengawasan khususnya diwilayah perbatasan serta diwilayah perairan yang dideteksi memiliki kandungan sumberdaya alam yang tinggi. Hal ini tentu harus diikuti dengan penambahan jumlah aparat serta kapal pengawas yang dibekali dengan teknologi yang canggih. Karena selama ini yang membuat aparat kadang sulit membekuk pelaku kejahatan adalah karena minimnya alat yang mereka gunakan jika dibandingkan dengan peralatan yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, dengan membangun kerjasama dengan masyarakat lokal yang tentunya lebih mengetahui situasi diwilayahnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses pengawasannya.
ST2.    Pengembangan duel economic untuk menghadapi perubahan iklim
-       Duel economic (ekonomi ganda) yang dimaksud adalah kelautan/perikanan bekerjasama dengan pertanian atau kehutanan untuk menghadapi perubahan iklim. Model adaptasi semacam ini sebagai bentuk adaptasi ekonomi yang juga mempertimbangkan kearifan lokal. Kerjasama ini misalnya diwujudkan melalui kerjasama penanaman mangrove disekitar pantai untuk mencegah terjadinya abrasi.
ST3.    Menerapkan pajak progresif bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan
-       Degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak, bahan beracun, sampah serta penyedotan air tanah wilayah pesisir. Pemerintah harus menerapkan pajak progresif lingkungan pada orang, kelompok orang dan badan usahayang aktifitasnya berpotensi memusnahkan ekosistem pesisir hingga mengancam kehidupan flora dan fauna endemiknya.
ST4.    Meningkatkan produktivitas berbasis pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan
-       Program pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara maritime yang kuat maju dan mandiri tentu tidak lepas dari program peningkatan produktivitas. Namun satu hal yang harus ditanamkan adalah peningkatan produktifitas tersebut harus didasari dengan pengetahuan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dalam proses pemanfaatan sumberdaya alam.

Ø WEAKNESSES – THREATHS (W – T)
WT1.   Peningkatan pengawasan terhadap wilayah perairan
-       Posisi perairan Indonesia yang berada dijalur pelayaran internasional maupun domestik menjadikan wilayah perairan sangat rawan terhadap berbagai tindakan kejahatan. Oleh karena itu pengawasan harus semakin diperketat untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

WT2.   Pengembangan dan peningkatan diversifikasi dan mutu produk hasil perikanan
-       Sebagai Negara maritim yang ikut berpartisipasi sebagai penyuplai produksi hasil perikanan baik secara domestic maupun internasional, masyarakat Indonesia tentu dihadapkan pada tingginya persaingan produk dengan Negara-negara lainnya seperti Cina, Jepang dan Thailand. Oleh karena itu, difersifikasi dan perbaikan mutu produk hasil perikanan sangat diharapkan agar produk tersebut mampu bertahan dan diminati oleh masyarakat dunia.
WT4.   Penyelenggaran penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya dikontrol oleh peraturan desa setempat
-       Fenomena global warming yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah suatu hal yang tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah yang tepat untuk mengatasinya. Dengan melakukan penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya dikontrol oleh peraturan desa setempat diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah pusat atau daerah tetapi merupakan persoalan kita bersama. Sebagai masyarakat lokal, tentunya mereka lebih mengerti tentang kondisi daerahnya.
WT5.   Pengembangan perikanan umum (danau, kolam dan sungai) yang bersifat organik
-       Suatu pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berbasiskan sumberdaya perikanan lokal (termasuk ikan endemic dan non-endemik), kelembagaan/kearifan lokal, tetap mempertahankan siklus alamiah ekosistem perairan umum dan biosfir dari hulu hingga hilir tanpa memasukan input luar yang merusaknya. Perikanan organic ini akan mengurangi ketergantungan dari pakan buatan. Positifnya, produk perikanan organic amat menyehatkan karena menghindari dampak bahan kimia yang bersumber dari pakan buatan yang tak habis diabsorbsi dalam tubuh ikan. Selain itu, hal ini juga akan memandirikan petani tambak karena akan meningkatkan kapasitas mereka untuk membuat pakan sendiri dari bahan baku dari lingkungan sekitarnya dengan teknologi tepat guna dengan skala rumah tangga.

IV.         PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS
Dalam rangka menyusun program stragis yang prioritas diantara program-program yang lain makan digunakan metode saaty.
-       Program strategis pengelolaan perikanan kabupaten pangkep
a
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan    sebagai objek pariwisata
b
Melakukan pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem
c
Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi
d
Memperluas alur pasar domestik dan internasional
e
Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih  produktif dan ramah lingkungan
f
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan
g
Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan solidaritas regional
h
Pengembangan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi nelayan yang melakukan konservasi ekosistem peisir dan laut secara mandiri
i
Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis subyek
j
Peningkatan pengawasan melalui penambahan spot pengawasan, penambahan hari operasi serta jumlah aparat keamanan dan kapal pengawas yang bekerjasama dengan masyarakat setempat dan pengawas pusat
k
Pengembangan duel economic untuk menghadapi perubahan iklim
l
Menerapkan pajak progresif bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan
m
Meningkatkan produktivitas berbasis pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan
n
Peningkatan pengawasan terhadap wilayah perairan
o
Pengembangan dan peningkatan diversifikasi dan mutu produk hasil perikanan
p
Penyelenggaran penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya dikontrol oleh peraturan desa setempat
q
Pengembangan perikanan umum yang bersifat organic



Tabel Saaty


Langkah penentuan prioritas :
1.   Menetukan matriks perbandingan berpasangan

a
B
c
d
E
f
g
H
i
j
K
l
M
n
o
p
Q
a
1,00
0,13
0,17
0,20
0,20
0,13
0,14
0,25
0,13
0,33
0,11
0,33
0,20
0,33
0,17
0,14
0,20
b
8,00
1,00
4,00
7,00
5,00
5,00
4,00
4,00
0,13
5,00
0,13
4,00
5,00
4,00
0,20
0,20
0,17
c
6,00
0,25
1,00
0,33
4,00
0,33
0,20
4,00
0,50
4,00
0,13
0,50
0,50
3,00
0,50
2,00
2,00
d
5,00
0,14
3,00
1,00
0,50
0,33
0,50
0,33
0,33
0,50
7,00
0,50
0,50
0,50
4,00
3,00
2,00
e
5,00
0,20
0,25
2,00
1,00
0,50
0,50
2,00
0,50
2,00
0,33
2,00
0,50
2,00
0,50
0,50
2,00
f
8,00
0,20
3,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
0,50
0,50
0,25
0,50
0,50
2,00
0,33
0,50
2,00
g
7,00
0,25
5,00
2,00
2,00
0,50
1,00
0,50
0,50
2,00
0,20
2,00
0,50
2,00
0,33
0,50
2,00
h
4,00
8,00
0,25
3,00
0,50
0,50
2,00
1,00
0,50
0,50
0,33
0,50
2,00
2,00
0,50
3,00
3,00
i
8,00
0,20
8,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
0,33
0,50
0,33
0,50
0,33
0,50
2,00
j
3,00
7,69
0,25
2,00
0,50
2,00
0,50
2,00
0,50
1,00
0,33
2,00
0,33
2,00
0,33
0,50
2,00
k
9,00
0,25
8,00
0,14
3,00
4,00
5,00
3,00
3,00
3,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
3,00
l
3,00
0,20
2,00
2,00
0,50
2,00
0,50
2,00
2,00
0,50
0,50
1,00
0,50
2,00
0,25
0,33
2,00
m
5,00
0,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,50
3,00
3,00
0,33
2,00
1,00
3,00
3,00
0,50
2,00
n
3,00
5,00
0,33
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50
2,00
0,50
0,25
0,50
0,33
1,00
0,33
2,00
2,00
o
6,00
5,00
2,00
0,25
2,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
0,50
4,00
0,33
3,00
1,00
3,00
4,00
p
7,00
6,00
0,50
0,33
2,00
2,00
2,00
0,33
2,00
2,00
0,33
3,00
2,00
0,50
0,33
1,00
2,00
q
5,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,33
0,50
0,50
0,33
0,50
0,50
0,50
0,25
0,50
1,00
93,00
35,26
40,25
30,76
28,20
26,29
26,34
26,75
20,08
30,33
12,40
25,83
18,03
32,33
14,37
21,18
33,37
2.   Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom dan menghitung nilai eigen vaktor.

a
b
C
d
E
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Q
a
0,01075
0,00355
0,00414
0,00650
0,00709
0,00475
0,00542
0,00935
0,00622
0,01099
0,00896
0,01290
0,01109
0,01031
0,01160
0,00675
0,00599
b
0,08602
0,02836
0,09938
0,22757
0,17730
0,19017
0,15184
0,14953
0,00622
0,16484
0,01048
0,15484
0,27726
0,12371
0,01392
0,00944
0,00500
c
0,06452
0,00709
0,02484
0,01084
0,14184
0,01268
0,00759
0,14953
0,02490
0,13187
0,01008
0,01935
0,02773
0,09278
0,03480
0,09445
0,05994
d
0,05376
0,00405
0,07453
0,03251
0,01773
0,01268
0,01898
0,01246
0,01660
0,01648
0,56454
0,01935
0,02773
0,01546
0,27842
0,14167
0,05994
e
0,05376
0,00567
0,00621
0,06502
0,03546
0,01902
0,01898
0,07477
0,02490
0,06593
0,02688
0,07742
0,02773
0,06186
0,03480
0,02361
0,05994
f
0,08602
0,00567
0,07453
0,09753
0,07092
0,03803
0,07592
0,07477
0,02490
0,01648
0,02016
0,01935
0,02773
0,06186
0,02320
0,02361
0,05994
g
0,07527
0,00709
0,12422
0,06502
0,07092
0,01902
0,03796
0,01869
0,02490
0,06593
0,01613
0,07742
0,02773
0,06186
0,02320
0,02361
0,05994
h
0,04301
0,22688
0,00621
0,09753
0,01773
0,01902
0,07592
0,03738
0,02490
0,01648
0,02688
0,01935
0,11091
0,06186
0,03480
0,14167
0,08991
i
0,08602
0,00567
0,19876
0,09753
0,07092
0,07607
0,07592
0,07477
0,04979
0,06593
0,02688
0,01935
0,01848
0,01546
0,02320
0,02361
0,05994
j
0,03226
0,21816
0,00621
0,06502
0,01773
0,07607
0,01898
0,07477
0,02490
0,03297
0,02688
0,07742
0,01848
0,06186
0,02320
0,02361
0,05994
k
0,09677
0,00709
0,19876
0,00464
0,10638
0,15214
0,18980
0,11215
0,14938
0,09890
0,08065
0,07742
0,16636
0,12371
0,13921
0,14167
0,08991
l
0,03226
0,00567
0,04969
0,06502
0,01773
0,07607
0,01898
0,07477
0,09959
0,01648
0,04032
0,03871
0,02773
0,06186
0,01740
0,01574
0,05994
m
0,05376
0,00709
0,04969
0,06502
0,07092
0,07607
0,07592
0,01869
0,14938
0,09890
0,02688
0,07742
0,05545
0,09278
0,20882
0,02361
0,05994
n
0,03226
0,14180
0,00828
0,06502
0,01773
0,01902
0,01898
0,01869
0,09959
0,01648
0,02016
0,01935
0,01848
0,03093
0,02320
0,09445
0,05994
o
0,06452
0,14180
0,04969
0,00813
0,07092
0,11410
0,11388
0,07477
0,14938
0,09890
0,04032
0,15484
0,01848
0,09278
0,06961
0,14167
0,11988
p
0,07527
0,17016
0,01242
0,01084
0,07092
0,07607
0,07592
0,01246
0,09959
0,06593
0,02688
0,11613
0,11091
0,01546
0,02320
0,04722
0,05994
q
0,05376
0,01418
0,01242
0,01626
0,01773
0,01902
0,01898
0,01246
0,02490
0,01648
0,02688
0,01935
0,02773
0,01546
0,01740
0,02361
0,02997


3.    Menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi
Jumlah
VE
Jumlah x VE
93,00
0,01
0,746046724
35,26
0,11
3,890870523
40,25
0,05
2,166003379
30,76
0,08
2,473261505
28,20
0,04
1,131253776
26,29
0,05
1,238238412
26,34
0,05
1,237974717
26,75
0,06
1,652915555
20,08
0,06
1,167583625
30,33
0,05
1,531751752
12,40
0,11
1,411311844
25,83
0,04
1,091009058
18,03
0,07
1,283924848
32,33
0,04
1,339681399
14,37
0,09
1,287655453
21,18
0,06
1,332022001
33,37
0,02
0,719545187
λ max
25,70104976

CI = 0,543816
CR = 0,031989
Keterangan ; jika CR lebih kecil atau sama 0,1 maka skor cukup konsisten.


4.   Menentukan prioritas alternatif terbaik dari total rangking

a
b
c
d
E
F
G
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
Hasil kali
Akar
VP
a
1,00
0,13
0,17
0,20
0,20
0,13
0,14
0,25
0,13
0,33
0,11
0,33
0,20
0,33
0,17
0,14
0,20
1,82257E-12
1,0721E-13
9,48632E-19
b
8,00
1,00
4,00
7,00
5,00
5,00
4,00
4,00
0,13
5,00
0,13
4,00
5,00
4,00
0,20
0,20
0,17
3882,666667
228,3921569
0,00202089
c
6,00
0,25
1,00
0,33
4,00
0,33
0,20
4,00
0,50
4,00
0,13
0,50
0,50
3,00
0,50
2,00
2,00
0,2
0,011764706
1,04098E-07
d
5,00
0,14
3,00
1,00
0,50
0,33
0,50
0,33
0,33
0,50
7,00
0,50
0,50
0,50
4,00
3,00
2,00
0,208333333
0,012254902
1,08435E-07
e
5,00
0,20
0,25
2,00
1,00
0,50
0,50
2,00
0,50
2,00
0,33
2,00
0,50
2,00
0,50
0,50
2,00
0,083333333
0,004901961
4,33742E-08
f
8,00
0,20
3,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
0,50
0,50
0,25
0,50
0,50
2,00
0,33
0,50
2,00
1,2
0,070588235
6,24588E-07
g
7,00
0,25
5,00
2,00
2,00
0,50
1,00
0,50
0,50
2,00
0,20
2,00
0,50
2,00
0,33
0,50
2,00
1,166666667
0,068627451
6,07239E-07
h
4,00
8,00
0,25
3,00
0,50
0,50
2,00
1,00
0,50
0,50
0,33
0,50
2,00
2,00
0,50
3,00
3,00
9
0,529411765
4,68441E-06
i
8,00
0,20
8,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
0,33
0,50
0,33
0,50
0,33
0,50
2,00
11,37777778
0,669281046
5,92202E-06
j
3,00
7,69
0,25
2,00
0,50
2,00
0,50
2,00
0,50
1,00
0,33
2,00
0,33
2,00
0,33
0,50
2,00
0,854700855
0,050276521
4,44864E-07
k
9,00
0,25
8,00
0,14
3,00
4,00
5,00
3,00
3,00
3,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
3,00
1799588,571
105858,1513
0,93666842
l
3,00
0,20
2,00
2,00
0,50
2,00
0,50
2,00
2,00
0,50
0,50
1,00
0,50
2,00
0,25
0,33
2,00
0,2
0,011764706
1,04098E-07
m
5,00
0,25
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,50
3,00
3,00
0,33
2,00
1,00
3,00
3,00
0,50
2,00
1080
63,52941176
0,00056213
n
3,00
5,00
0,33
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50
2,00
0,50
0,25
0,50
0,33
1,00
0,33
2,00
2,00
0,034722222
0,002042484
1,80726E-08
o
6,00
5,00
2,00
0,25
2,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
0,50
4,00
0,33
3,00
1,00
3,00
4,00
116640
6861,176471
0,06070999
p
7,00
6,00
0,50
0,33
2,00
2,00
2,00
0,33
2,00
2,00
0,33
3,00
2,00
0,50
0,33
1,00
2,00
49,77777778
2,928104575
2,59089E-05
q
5,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,33
0,50
0,50
0,33
0,50
0,50
0,50
0,25
0,50
1,00
3,39084E-05
1,99461E-06
1,7649E-11
93,00
35,26
40,25
30,76
28,20
26,29
26,34
26,75
20,08
30,33
12,40
25,83
18,03
32,33
14,37
21,18
33,37



Ket :     Prioritas Pertama             => k. Pengembangan duel economic untuk menghadapi perubahan iklim
            Prioritas Kedua                => o. Pengembangan dan peningkatan diversifikasi dan mutu produk hasil perikanan
            Prioritas Ketiga                 => b. Melakukan pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem
Prioritas Keempat            => m. Meningkatkan produktivitas berbasis pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan
Prioritas Kelima               => p. Penyelenggaran penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya dikontrol oleh peraturan desa setempat

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
Ø Pengembangan duel economic untuk menghadapi perubahan iklim
1.    Membuat panduan mengenai pengelolaan perikanan berbasis duel economic
2.    Melakukan perekrutan staf atau tim ahli yang berkompeten dalam pengelolaan perikanan berbasis duel economic
3.    Melakukan sosialisasi dan penyuluhan seputar duel economic untuk menghadapi perubahan iklim kepada masyarakat
4.    Meningkatkan peran serta masarakat dalam pengelolaan perikanan
5.    Membuat suatu kelompok masyarakat pengelola lingkungan perikanan yang didalamnya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda

Ø Pengembangan dan peningkatan diversifikasi dan mutu produk hasil perikanan
1.    Penyuluhan pengolahan hasil perikanan dan tantangannya dalam perdagangan produk hasil perikanan secara internasional
2.    Penyuluhan seputar penerapan HCCP dalam setiap
3.    Pameran produk pengolahan hasil perikanan
4.    Pembentukan kelompok usaha produktif pengolahan hasil perikanan
5.    Menjalin kerjasama dengan beberapa perusahan ataupun LSM yang dapat membantu menyalurkan berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat

Ø Melakukan pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem
1.    Pembuatan peta laut atau pantai setiap pulau yang menunjukkan batas-batas yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi acuan bagi penyusunan tata ruang laut daerah dan penentuan konservasi
2.    Pelatihan aparat yang ada dibidang pengelolaan wilayah pesisir. Pelatihan bagi aparatur dilakukan secara non-formal, informal maupun formal. Secara non-formal dibuat on the job training, secara in-formal aparat dapat belajar dari tenaga ahli daerah dan secara formal dikembangkan kursus perencanaan pengelolaan pesisir terpadu
3.    Mengintegrasikan program dari berbagai sektor pembangunan daerah, Swasta dan Masyarakat.
4.    Menetapkan peraturan daerah ataupun berbagai kebijakan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah konservasi.
5.    Membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk memberikan dana yang permanen untuk tujuan operasional pengelolaan perikanan kabupaten pangkep
6.    Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mampu melakukan pengelolaan berbasis masyarakat disekitar tempat tinggal mereka.
7.    Menetapkan flora dan fauna yang diprioritaskan untuk dilindungi dengan cara membangun sistem database keanekaragaman hayati laut.
8.    Penelitian terkoordinasi dan terpadu untuk menyediakan data dan informasi seputar kawasan konservasi

Ø Meningkatkan produktifitats berbasis pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan
1.    Pengembangan dan pengenalan sistem pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan
2.    Sosialisasi dan penyuluhan mengenai sistem pengelolaan dan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing
3.    Pembinaan kelompok usaha produksi hasil perikanan yang berorientasi pada pemenuhan pasar
4.    Pengadaan sarana dan prasarana perikanan yang ramah lingkungan
5.    Pengadaan pelatihan manajemen pengelolaan lingkungan dan pengolahan hasil perikanan

Ø Pengelenggara penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya dikontrol oleh peraturan desa setempat
1.    Membuat panduan mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
2.    Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan laut dan pesisir
3.    Memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk membuat aturan terkait pengelolaan lingkungan namun tidak mengabaikan kewenangan pemerintah daerah
4.    Menetapkan alat tangkap yang boleh maupun tidak boleh digunakan
5.    Meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan penyuluhan ligkungan bagi masyarakat pulau